Wednesday, March 16, 2005

NOTA PASTORAL KWI 2004 (2)

Nota Pastoral KWI 2004

(sambungan)

MENIMBANG KEADAAN

7. Keadaan masyarakat Indonesia sesudah Pemilihan Umum pada tahun ini
menunjukkan hal-hal yang baru : hal yang baru dan baik serta hal yang baru
tetapi tidak baik.

7.1. Hal yang baru dan baik

Dari satu pihak kita melihat hal-hal yang baru dan baik. Pemilihan Umum
khususnya Pemilihan Presiden langsung, memberikan pengalaman baru. Rakyat
benar-benar memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan didambakan berdasarkan
informasi yang bisa diperoleh. Pemilihan Umum berjalan dengan damai, hampir
tanpa insiden kekerasan, juga kurang lebih jujur dan adil. Pemerintahan baru
dalam kampanye dan dalam wacana setelah dilantik, menjadikan korupsi perhatian
utama. Pemberantasan korupsi menjadi tolok ukur keberhasilan Kabinet Indonesia
Bersatu. Pemerintahan yang baru mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat
bangsa bertekad bulat membangun kembali peradaban atau peri kehidupan bangsa
kita yang "rusak-rusakan" agar kembali ke relnya semula yang telah dituangkan
dengan baik dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 ". Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia.".

7.2. Hal yang baru tetapi tidak baik

Dari lain pihak kita tetap berprihatin dengan hal-hal yang baru tetapi sungguh
tidak baik. Dengan mata telanjang dapat diamati kemunculan tegangan-tegangan
baru dalam badan-badan publik penyangga demokrasi, keraguan dan kegelisahan
dalam sektor/ komunitas bisnis, demikian pula kerisauan akan masa depan bangsa
dan ketegangan-ketegangan dalam dan di antara komunitas-komunitas masyarakat
warga.

KEADABAN PUBLIK : TIGA POROS KEKUATAN

8. Hidup bersama yang sehat dibangun di atas perimbangan tiga poros kekuatan
yang sama-sama mengelola ruang publik, yakni Negara, Masyarakat Pasar dan
Masyarakat Warga. Masing-masing mempunyai landasan keberadaan serta aturan main
yang berbeda.

8.1. Melalui badan-badan publiknya, negara bergerak di ruang publik dengan
menyelengga-rakan kesejahteraan umum. Keberadaannya berdasarkan kekuasaan yang
dilimpahkan secara sah padanya oleh masyarakat, melalui suatu proses demokratis,
seperti Pemilihan Umum. Lembaga publik ini mempunyai kuasa regulatip yang
memungkinkan pengaturan dan koordinasi hidup bersama, misalnya wewenang untuk
melarang pabrik kertas membuang limbah di sungai yang membahayakan kesehatan
masyarakat di sekitar pabrik tersebut.

8.2. Masyarakat pasar atau sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan
transaksi jual-beli barang dan jasa secara spontan, namun "fair" demi keuntungan
baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat pada umumnya.

8.3. Sedangkan masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar
saling-percaya dan tata perilaku sosial yang diandaikan diterima dan dihormati
oleh semua pihak. Rasa aman orang berjalan di jalan umum tanpa khawatir ditabrak
kendaraan, rasa nyaman dalam beribadat, spontanitas warga untuk menanam pohon
bagi penghijauan, untuk memasang lampu penerang di depan rumah, merupakan tanda
ada dan berfungsinya sebuah komunitas warga.

9. Ketiga poros yang mengelola ruang publik ini bersifat hakiki tetapi sekaligus
juga rawan. Di dalam sejarah bangsa kita, ternyata ketiga poros kekuatan
penyelenggara ruang publik ini dibiarkan bergerak, hampir tanpa aturan. Padahal
kalau tidak ada keadilan, sebenarnya hukum tidak bisa ada. Pengurusan atau
pengelolaan ketiga unsur ini tampak secara berkepanjangan diserahkan pada
mekanisme pasar bebas yang tanpa etika. Kesemrawutan interaksi di ruang publik
ini makin runyam karena dipicu oleh kekuatan tekno-kapital yang menguasai media
massa. Sementara itu tidak ada strategi kebudayaan yang memperkuat modal sosial
masyarakat yang dapat menciptakan keseimbangan dalam interaksi pengelolaan ruang
publik. Bukannya masing-masing poros menjalankan fungsi kontrol terhadap yang
lain, sebaliknya terjadilah kolusi antara badan-badan publik dengan sektor
bisnis. Lagi dan lagi mereka yang menjadi korban tidak lain adalah
komunitas-komunitas warga atau masyarakat pada umumnya.

10. Keseimbangan lewat fungsi kontrol silang antara tiga poros kekuatan
pengelola ruang publik di atas merupakan prasyarat bagi kehadiran dan
pertumbuhan keadaban publik. Keadaban publik inilah yang seharusnya menjadi
cakrawala yang menarik bangsa kita ke depan, menjadi watak baru bangsa
Indonesia. Keadaban publik perlu mempengaruhi dan mengontrol perilaku kekuasaan
yang diserahkan masyarakat pada negara dan badan-badan publiknya, mengatur dan
mengawasi pasar dan komunitas bisnisnya, dan menjadi jiwa yang menghidupi
masyarakat warga dan komunitas-komunitasnya. Keadaban publik harus menjadi
habitus bangsa ini, sebagai gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang
membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara
mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok.

11. Kerusakan keadaban publik tidak hanya disebabkan oleh kekuatan-kekuatan
merusak yang tumbuh subur di dalam negeri ini. Kekuatan-kekuatan global
berpengaruh besar. Salah satu akibat buruk globalisasi adalah goncang, kabur
atau bahkan hilangnya nilai-nilai tradisi yang sebelumnya diyakini sebagai
pegangan hidup yang luhur dan meyakinkan. Akibat lainnya adalah membanjirnya
informasi yang tidak selalu jelas mutunya namun berdaya manipulatif. Arus deras
informasi ini menyergap pribadi, menyerang keluarga, menggilas komunitas dan
masyarakat umum di saat-saat mereka santai, melalui bujukan-bujukan halus dan
menghibur untuk membeli produk-produk dan gaya hidup. Tidak mudah lagi
membedakan mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah, mana yang perlu mana yang sekedar mendatangkan kesenangan. Masalahnya ialah berbagai informasi ini dapat dengan mudah berperan sebagai kekuatan yang membentuk
pendapat umum yang seolah-olah benar dan baik. Dengan cara itu penjajahan media
atas kemanusiaan dengan mudah akan semakin mencengkeram.

MENATAP KE DEPAN MEWARTAKAN PENGHARAPAN

12. Keadaan yang digambarkan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana hidup
beriman harus diungkapkan dan diwujudkan dalam kenyataan hidup seperti ini.
Banyak jawaban yang bisa diberikan. Diharapkan agar orang beriman memahami dan
ikut merasakan keadaan jiwa para korban sebagai salah satu awal proses
pertobatan [7] . Jawaban lain yang sering muncul dalam pembicaraan ialah
menjadikan Gereja sebagai komunitas murid-murid Tuhan yang berharap. Pilihan
untuk menjadikan diri komunitas murid-murid Tuhan yang berharap ini sudah
diambil oleh KWI dalam Surat Gembala Prapaskah 1997 yang berjudul "Keprihatinan
dan Harapan". Pilihan dipertegas lagi dalam dua Surat Gembala KWI berikutnya.
Ketika keadaan di negeri ini tampaknya menjanjikan, pada tahun 1999 KWI
mengeluarkan Surat Gembala Paskah yang berjudul "Bangkit Dan Tegak Dalam
Pengharapan". Dan ketika keadaan negeri ternyata menjadi semakin tidak menentu,
KWI mengeluarkan Surat Gembala Paskah 2001 dengan judul "Tekun Dan Bertahan
Dalam Pengharapan". Pengharapan ini pulalah yang ingin dikumandangkan lewat
Pesan Natal 2004 bertemakan "Allah Sumber Pengharapan Dunia".

13. Harapan bukanlah sekedar optimisme yang dilandaskan pada ideologi yang
seringkali mengklaim mampu memecahkan atau memberi jalan keluar untuk segala
masalah [8] . Harapan dilandaskan pada keyakinan iman yang teguh bahwa "Ia yang
memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada
akhirnya pada hari Kristus Yesus" (Flp 1:6). Dengan kata lain, berharap berarti
hidup berdasarkan janji Allah. Gereja hidup dalam tegangan antara janji dan
pemenuhan janji. Itulah yang terungkap dalam seluruh Kitab Suci. Kitab Suci
dibuka dengan kisah penciptaan yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah baik
(Bdk. Kej 1:4.10.12.17.21.25), bahkan amat baik adanya (Bdk. Kej 1:31). Memang
benar, kisah penciptaan ini langsung disusul dengan kejatuhan manusia yang
pertama (Bdk. Kej 3) dan kejatuhan-kejatuhan yang lain : persaingan budaya dan
iri hati yang berkembang menjadi kebencian dan bermuara pada pembunuhan sesama
saudara (Bdk. Kej 4:1-14), kejahatan manusia yang mengakibatkan hancurnya alam
ciptaan (Bdk. Kej 6-7), dan kesombongan yang mencerai-beraikan umat manusia
(Bdk. Kej 11). Tetapi kejatuhan itu setiap kali disusul dengan janji baru ( Bdk.
Kej 4:15;9; 12:1-3). Dan akhirnya seluruh sejarah penyelamatan ditutup dengan
kepastian harapan akan masa depan yang baru, "langit baru bumi baru", ciptaan
yang dipulihkan kembali pada kepenuhan sejarah (Bdk Why 21:1-4). Harapan
dilandaskan pada keyakinan iman bahwa Tuhan mengarahkan umat manusia dan seluruh
ciptaan menjadi "kerajaan yang berpedoman kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang
memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta
kasih dan damai" [9]. Berlandaskan harapan kristiani seperti ini, Gereja
Indonesia perlu terus-menerus membaca tanda-tanda zaman, menganalisa
kekuatan-kekuatan merusak yang meng-asingkan dunia dan umat manusia dari
kekuatan kasih Allah sambil menawarkan pemikiran dan tindakan kreatif serta cara
hidup alternatif sebagai wujud hidup berpengharapan.

(bersambung)

NOTA PASTORAL KWI 2004

Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004



KEADABAN PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA

Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya


PENGANTAR


1. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004 berjudul "KEADABAN
PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA. Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya" [1]. Telaah ini dipilih sehubungan dengan keadaan masyarakat
Indonesia yang tengah berlangsung. Nota Pastoral ini disajikan sebagai bahan
pembelajaran pribadi maupun bersama, tanpa bermaksud memberikan telaah yang
lengkap dan menyeluruh.

2. Masyarakat Indonesia berada dalam masalah yang serius. Masalah serius yang
kita hadapi bersama adalah persoalan rusaknya keadaban publik (public civility).
Dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1997 [2] masalah itu dirumuskan sebagai
kerusakan moral hampir di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Empat tahun kemudian, dalam Surat Gembala Paskah KWI 2001 masalah itu
direnungkan kembali lewat sebuah pertanyaan, ". betulkah sekarang ini hanya ada
kemerosotan moral saja atau sudah matikah moral dan etika yang seharusnya
menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?" [3]. Kemudian
dalam Nota Pastoral KWI 2003 masalah serius tersebut dipandang sebagai
hancurnya keadaban [4]. Dalam keadaan demikian, kesejahteraan bagi seluruh
bangsa Indonesia yang menjadi tujuan negara, sulit dicapai. Sebaliknya,
merebaklah wabah ketidak-adilan di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

3. Dalam Sidang Tahunan KWI 1-11 November 2004 semakin disadari bersama bahwa
hidup kita sekarang ini telah menjadi begitu lemah, karena tidak ditata
berdasarkan iman dan ajaran agama. Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai
budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa. Hati nurani tidak dipergunakan,
perilaku tidak dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Perilaku lebih
dikendalikan oleh perkara-perkara yang menarik indera dan menguntungkan sejauh
perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan
bersama, terutama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manusia
menjadi egoistik, konsumeristik dan materialistik. Untuk memperoleh harta dan
jabatan, orang sampai hati mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga
martabat manusia diabaikan. Uang menjadi terlalu menentukan jalannya kehidupan.
Karena itu Indonesia hampir selalu gagal untuk memiliki pemerintahan yang bersih
dan baik. Keadilan dan hukum tidak dapat ditegakkan, korupsi merajalela,
penyelenggara negara memboroskan uang rakyat. Semua itu membuat orang menjadi
rakus dan kerakusan itu merusak lingkungan hidup dan dengan demikian orang tidak
memikirkan masa depan.

4. Masalah-masalah tersebut direnungkan lagi dan dibahas dalam Sidang Tahunan
KWI 2004. Usaha ini dilakukan karena Gereja merasa ikut bertanggungjawab dalam
membangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut, agar berkembanglah
habitus baru bangsa kita.

PILIHAN PENDEKATAN

5.1. Sidang Tahunan KWI tanggal 3-13 November 2003 mengambil tema Keadilan Sosial. Keadilan sosial disoroti dari sisi sosial-politik, karena waktu itu bangsa Indonesia sedang menghadapi Pemilihan Umum. Butir-butir gagasan yang dibahas dalam sidang itu diedarkan dalam bentuk Nota Pastoral yang berjudul "Keadilan Sosial Bagi Semua".

5.2. Sidang Tahunan KWI tanggal 1-11 November 2004 ini melanjutkan pembahasan
mengenai tema keadilan sosial dari sisi sosial-budaya. Keputusan untuk memilih
telaah ini melewati diskusi yang cukup panjang. Dalam Sidang KWI 2003 cukup
banyak pembicaraan mengenai ekonomi. Jelas bagaimana ekonomi makro membawa
banyak masalah. Kehidupan demokrasi macet dibuatnya. Belum lagi dampaknya dalam
menciptakan pola hidup kon-sumtif dan pendewaan materi. Namun kalau dirunut,
masalah-masalah sosial-ekonomi, politik dan kekacauan nilai-nilai dalam
masyarakat kiranya hanya merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang jauh
lebih mendasar, yakni masalah budaya. Budaya berkaitan langsung dengan
mentalitas orang dan sikap hidup masyarakat. Mentalitas ini memang dibentuk oleh
lingkungan, namun pada gilirannya juga membentuk perilaku individu dan
lingkungannya kembali. Atas pertimbangan ini diputuskan bahwa dalam Sidang
Tahunan KWI 2004 ini, KWI perlu membahas realitas masyarakat dengan teropong
budaya. Disadari perlunya dibangun budaya baru.

RUMUSAN MASALAH

6. Sebagaimana sudah dinyatakan, masalah serius yang kita alami bersama adalah
persoalan rusaknya keadaban publik. Dengan istilah ini mau diungkapkan bahwa
masalah yang kita hadapi bukan hanya soal sekitar pribadi, sekitar bagaimana
menjadi manusia yang ber-perilaku baik. Tetapi lebih-lebih bagaimana dengan
mengusahakan hal yang baik secara orang-perorangan, sekaligus juga diciptakan
iklim, lingkungan, dan suasana yang kondusif bagi kesejahteraan bersama. Ini
dilakukan melalui tata-kelola badan-badan publik, penye-lenggaraan tata ekonomi,
serta pengembangan kehidupan bersama dalam masyarakat. Masalah-masalah yang
menyangkut ranah publik bangsa Indonesia dewasa ini terdiri dari korupsi,
kekerasan dan kehancuran lingkungan. Ketiga penyakit sosial ini benar-benar
membuat ruang publik tidak berdaya untuk mengembangkan keadaban bahkan
meningkatkan jumlah maupun jenis kerusakan-kerusakan lain dalam masyarakat.

6.1. Korupsi

Untuk melihat betapa korupsi menguasai peri hidup orang Indonesia, dapat
digunakan misalnya hasil penelitian Transparency International [5]. Tahun ini
dinyatakan bahwa di antara 146 negara, Indonesia berada di urutan ke-lima negara
terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari tahun yang lalu. Korupsi yang
terjadi sekarang ini sudah berkembang menjadi korupsi politik dan politik
korupsi. Korupsi tidak terbatas pada pencurian uang untuk memperkaya diri,
tetapi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai dan rakus. Untuk
mencapai posisi politik atau jabatan tertentu, misalnya, seorang calon harus
terlebih dulu mengeluarkan uang yang tidak kecil jumlahnya. Setelah kedudukan
atau jabatan itu tercapai, dia pertama-tama akan mencari segala jalan untuk
mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan itu, termasuk melalui
sarana-sarana publik, penyusunan peraturan-peraturan bahkan perundang-undangan.
Wabah korupsi ini masih diperparah oleh rendahnya mutu pendidikan.

6.2. Kekerasan

Salah satu sumber kekerasan adalah penyakit sosial yang disebut komunalisme.
Masyarakat yang terjangkit penyakit ini memandang orang yang tidak termasuk
kelompoknya (agama, suku atau pengelompokan yang lain) sebagai saingan atau
bahkah musuhnya. Pola berpikir mereka bukan benar atau salah, melainkan menang
atau kalah. Dengan pola berpikir seperti itu, kekerasan amat mudah digunakan
untuk merebut apa yang dikehendaki, yaitu kemenangan. Sementara itu kekerasan
sering dihubungkan dengan militer dan militerisme. Militer dan aparat keamanan
merupakan aset nasional yang sangat berharga. Masyarakat yang baik membutuhkan
aparat militer dan keamanan yang baik pula. Pencermatan dan kontrol atas aparat
militer dan keamanan adalah tindakan yang bersifat preventif, yaitu agar
kekerasan yang dilakukan secara struktural lekas ditinggalkan, dan apa yang
dulu pernah dilakukan diakui dan tidak dilanjutkan lagi. Sejarah menunjukkan
bahwa lembaga militer yang dimaksudkan untuk melindungi rakyat, ternyata dalam
kurun waktu tertentu telah menampilkan wajah kekerasan [6]. Dengan demikian,
militer menjadi sebuah bentuk pelembagaan kekerasan yang menular ke dalam
lembaga-lembaga sipil sebagai militerisme. Militerisme secara sadar atau tidak
merasuk ke dalam lembaga-lembaga sipil, termasuk lembaga agama, menyulut dan
menyebarkan kekerasan dan dengan demikian merusak semuanya. Merebaknya budaya
kekerasan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kegagalan aparat keamanan
dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

6.3. Kehancuran lingkungan

Kerusakan lingkungan sudah sampai tahap membahayakan hidup manusia. Salah satu
faktor penting yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah pembabatan hutan.
Sejak tahun 1985, terjadi pembabatan hutan sebesar 1.6 juta hektar per tahun dan
pada tahun 1997 meningkat tajam menjadi 2.83 juta hektar per tahun. Beberapa
waktu yang lalu, Televisi Republik Indonesia setiap hari menayangkan iklan yang
menyatakan bahwa setiap hari lebih dari 83 milyar rupiah dirampok dari hutan
Indonesia. Kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan baru. Bukan
hanya pohon-pohon yang hancur, tetapi iklim pun terpengaruh oleh kerusakan itu.
Selain pembabatan hutan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan kehancuran
lingkungan, misalnya pembuangan limbah-limbah beracun, eksploitasi sumber-sumber
daya alam yang tanpa kendali.

(BERSAMBUNG)

Tuesday, March 15, 2005

NOTA PASTORAL KWI 2004

Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004



KEADABAN PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA

Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya


PENGANTAR


1. Nota Pastoral Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) 2004 berjudul "KEADABAN
PUBLIK : MENUJU HABITUS BARU BANGSA. Keadilan Sosial Bagi Semua : Pendekatan sosio-budaya" [1]. Telaah ini dipilih sehubungan dengan keadaan masyarakat
Indonesia yang tengah berlangsung. Nota Pastoral ini disajikan sebagai bahan
pembelajaran pribadi maupun bersama, tanpa bermaksud memberikan telaah yang
lengkap dan menyeluruh.

2. Masyarakat Indonesia berada dalam masalah yang serius. Masalah serius yang
kita hadapi bersama adalah persoalan rusaknya keadaban publik (public civility).
Dalam Surat Gembala Prapaskah KWI 1997 [2] masalah itu dirumuskan sebagai
kerusakan moral hampir di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Empat tahun kemudian, dalam Surat Gembala Paskah KWI 2001 masalah itu
direnungkan kembali lewat sebuah pertanyaan, ". betulkah sekarang ini hanya ada
kemerosotan moral saja atau sudah matikah moral dan etika yang seharusnya
menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?" [3]. Kemudian
dalam Nota Pastoral KWI 2003 masalah serius tersebut dipandang sebagai
hancurnya keadaban [4]. Dalam keadaan demikian, kesejahteraan bagi seluruh
bangsa Indonesia yang menjadi tujuan negara, sulit dicapai. Sebaliknya,
merebaklah wabah ketidak-adilan di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

3. Dalam Sidang Tahunan KWI 1-11 November 2004 semakin disadari bersama bahwa
hidup kita sekarang ini telah menjadi begitu lemah, karena tidak ditata
berdasarkan iman dan ajaran agama. Hidup tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai
budaya dan cita-cita mulia kehidupan berbangsa. Hati nurani tidak dipergunakan,
perilaku tidak dipertanggungjawabkan kepada Allah dan sesama. Perilaku lebih
dikendalikan oleh perkara-perkara yang menarik indera dan menguntungkan sejauh
perhitungan materi, uang dan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam kehidupan
bersama, terutama kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manusia
menjadi egoistik, konsumeristik dan materialistik. Untuk memperoleh harta dan
jabatan, orang sampai hati mengorbankan kepentingan orang lain, sehingga
martabat manusia diabaikan. Uang menjadi terlalu menentukan jalannya kehidupan.
Karena itu Indonesia hampir selalu gagal untuk memiliki pemerintahan yang bersih
dan baik. Keadilan dan hukum tidak dapat ditegakkan, korupsi merajalela,
penyelenggara negara memboroskan uang rakyat. Semua itu membuat orang menjadi
rakus dan kerakusan itu merusak lingkungan hidup dan dengan demikian orang tidak
memikirkan masa depan.

4. Masalah-masalah tersebut direnungkan lagi dan dibahas dalam Sidang Tahunan
KWI 2004. Usaha ini dilakukan karena Gereja merasa ikut bertanggungjawab dalam
membangun kembali keadaban publik yang rusak tersebut, agar berkembanglah
habitus baru bangsa kita.

PILIHAN PENDEKATAN

5.1. Sidang Tahunan KWI tanggal 3-13 November 2003 mengambil tema Keadilan Sosial. Keadilan sosial disoroti dari sisi sosial-politik, karena waktu itu bangsa Indonesia sedang menghadapi Pemilihan Umum. Butir-butir gagasan yang dibahas dalam sidang itu diedarkan dalam bentuk Nota Pastoral yang berjudul "Keadilan Sosial Bagi Semua".

5.2. Sidang Tahunan KWI tanggal 1-11 November 2004 ini melanjutkan pembahasan
mengenai tema keadilan sosial dari sisi sosial-budaya. Keputusan untuk memilih
telaah ini melewati diskusi yang cukup panjang. Dalam Sidang KWI 2003 cukup
banyak pembicaraan mengenai ekonomi. Jelas bagaimana ekonomi makro membawa
banyak masalah. Kehidupan demokrasi macet dibuatnya. Belum lagi dampaknya dalam
menciptakan pola hidup kon-sumtif dan pendewaan materi. Namun kalau dirunut,
masalah-masalah sosial-ekonomi, politik dan kekacauan nilai-nilai dalam
masyarakat kiranya hanya merupakan manifestasi dari masalah-masalah yang jauh
lebih mendasar, yakni masalah budaya. Budaya berkaitan langsung dengan
mentalitas orang dan sikap hidup masyarakat. Mentalitas ini memang dibentuk oleh
lingkungan, namun pada gilirannya juga membentuk perilaku individu dan
lingkungannya kembali. Atas pertimbangan ini diputuskan bahwa dalam Sidang
Tahunan KWI 2004 ini, KWI perlu membahas realitas masyarakat dengan teropong
budaya. Disadari perlunya dibangun budaya baru.

RUMUSAN MASALAH

6. Sebagaimana sudah dinyatakan, masalah serius yang kita alami bersama adalah
persoalan rusaknya keadaban publik. Dengan istilah ini mau diungkapkan bahwa
masalah yang kita hadapi bukan hanya soal sekitar pribadi, sekitar bagaimana
menjadi manusia yang ber-perilaku baik. Tetapi lebih-lebih bagaimana dengan
mengusahakan hal yang baik secara orang-perorangan, sekaligus juga diciptakan
iklim, lingkungan, dan suasana yang kondusif bagi kesejahteraan bersama. Ini
dilakukan melalui tata-kelola badan-badan publik, penye-lenggaraan tata ekonomi,
serta pengembangan kehidupan bersama dalam masyarakat. Masalah-masalah yang
menyangkut ranah publik bangsa Indonesia dewasa ini terdiri dari korupsi,
kekerasan dan kehancuran lingkungan. Ketiga penyakit sosial ini benar-benar
membuat ruang publik tidak berdaya untuk mengembangkan keadaban bahkan
meningkatkan jumlah maupun jenis kerusakan-kerusakan lain dalam masyarakat.

6.1. Korupsi

Untuk melihat betapa korupsi menguasai peri hidup orang Indonesia, dapat
digunakan misalnya hasil penelitian Transparency International [5]. Tahun ini
dinyatakan bahwa di antara 146 negara, Indonesia berada di urutan ke-lima negara
terkorup di dunia, setingkat lebih buruk dari tahun yang lalu. Korupsi yang
terjadi sekarang ini sudah berkembang menjadi korupsi politik dan politik
korupsi. Korupsi tidak terbatas pada pencurian uang untuk memperkaya diri,
tetapi sudah menyangkut suatu pola korupsi yang berantai dan rakus. Untuk
mencapai posisi politik atau jabatan tertentu, misalnya, seorang calon harus
terlebih dulu mengeluarkan uang yang tidak kecil jumlahnya. Setelah kedudukan
atau jabatan itu tercapai, dia pertama-tama akan mencari segala jalan untuk
mendapatkan kembali uang yang telah dikeluarkan itu, termasuk melalui
sarana-sarana publik, penyusunan peraturan-peraturan bahkan perundang-undangan.
Wabah korupsi ini masih diperparah oleh rendahnya mutu pendidikan.

6.2. Kekerasan

Salah satu sumber kekerasan adalah penyakit sosial yang disebut komunalisme.
Masyarakat yang terjangkit penyakit ini memandang orang yang tidak termasuk
kelompoknya (agama, suku atau pengelompokan yang lain) sebagai saingan atau
bahkah musuhnya. Pola berpikir mereka bukan benar atau salah, melainkan menang
atau kalah. Dengan pola berpikir seperti itu, kekerasan amat mudah digunakan
untuk merebut apa yang dikehendaki, yaitu kemenangan. Sementara itu kekerasan
sering dihubungkan dengan militer dan militerisme. Militer dan aparat keamanan
merupakan aset nasional yang sangat berharga. Masyarakat yang baik membutuhkan
aparat militer dan keamanan yang baik pula. Pencermatan dan kontrol atas aparat
militer dan keamanan adalah tindakan yang bersifat preventif, yaitu agar
kekerasan yang dilakukan secara struktural lekas ditinggalkan, dan apa yang
dulu pernah dilakukan diakui dan tidak dilanjutkan lagi. Sejarah menunjukkan
bahwa lembaga militer yang dimaksudkan untuk melindungi rakyat, ternyata dalam
kurun waktu tertentu telah menampilkan wajah kekerasan [6]. Dengan demikian,
militer menjadi sebuah bentuk pelembagaan kekerasan yang menular ke dalam
lembaga-lembaga sipil sebagai militerisme. Militerisme secara sadar atau tidak
merasuk ke dalam lembaga-lembaga sipil, termasuk lembaga agama, menyulut dan
menyebarkan kekerasan dan dengan demikian merusak semuanya. Merebaknya budaya
kekerasan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari kegagalan aparat keamanan
dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

6.3. Kehancuran lingkungan

Kerusakan lingkungan sudah sampai tahap membahayakan hidup manusia. Salah satu
faktor penting yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah pembabatan hutan.
Sejak tahun 1985, terjadi pembabatan hutan sebesar 1.6 juta hektar per tahun dan
pada tahun 1997 meningkat tajam menjadi 2.83 juta hektar per tahun. Beberapa
waktu yang lalu, Televisi Republik Indonesia setiap hari menayangkan iklan yang
menyatakan bahwa setiap hari lebih dari 83 milyar rupiah dirampok dari hutan
Indonesia. Kerusakan itu sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan baru. Bukan
hanya pohon-pohon yang hancur, tetapi iklim pun terpengaruh oleh kerusakan itu.
Selain pembabatan hutan, masih banyak faktor lain yang menyebabkan kehancuran
lingkungan, misalnya pembuangan limbah-limbah beracun, eksploitasi sumber-sumber
daya alam yang tanpa kendali.

MENIMBANG KEADAAN

7. Keadaan masyarakat Indonesia sesudah Pemilihan Umum pada tahun ini
menunjukkan hal-hal yang baru : hal yang baru dan baik serta hal yang baru
tetapi tidak baik.

7.1. Hal yang baru dan baik

Dari satu pihak kita melihat hal-hal yang baru dan baik. Pemilihan Umum
khususnya Pemilihan Presiden langsung, memberikan pengalaman baru. Rakyat
benar-benar memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dan didambakan berdasarkan
informasi yang bisa diperoleh. Pemilihan Umum berjalan dengan damai, hampir
tanpa insiden kekerasan, juga kurang lebih jujur dan adil. Pemerintahan baru
dalam kampanye dan dalam wacana setelah dilantik, menjadikan korupsi perhatian
utama. Pemberantasan korupsi menjadi tolok ukur keberhasilan Kabinet Indonesia
Bersatu. Pemerintahan yang baru mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat
bangsa bertekad bulat membangun kembali peradaban atau peri kehidupan bangsa
kita yang "rusak-rusakan" agar kembali ke relnya semula yang telah dituangkan
dengan baik dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 ". Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia.".

7.2. Hal yang baru tetapi tidak baik

Dari lain pihak kita tetap berprihatin dengan hal-hal yang baru tetapi sungguh
tidak baik. Dengan mata telanjang dapat diamati kemunculan tegangan-tegangan
baru dalam badan-badan publik penyangga demokrasi, keraguan dan kegelisahan
dalam sektor/ komunitas bisnis, demikian pula kerisauan akan masa depan bangsa
dan ketegangan-ketegangan dalam dan di antara komunitas-komunitas masyarakat
warga.

KEADABAN PUBLIK : TIGA POROS KEKUATAN

8. Hidup bersama yang sehat dibangun di atas perimbangan tiga poros kekuatan
yang sama-sama mengelola ruang publik, yakni Negara, Masyarakat Pasar dan
Masyarakat Warga. Masing-masing mempunyai landasan keberadaan serta aturan main
yang berbeda.

8.1. Melalui badan-badan publiknya, negara bergerak di ruang publik dengan
menyelengga-rakan kesejahteraan umum. Keberadaannya berdasarkan kekuasaan yang
dilimpahkan secara sah padanya oleh masyarakat, melalui suatu proses demokratis,
seperti Pemilihan Umum. Lembaga publik ini mempunyai kuasa regulatip yang
memungkinkan pengaturan dan koordinasi hidup bersama, misalnya wewenang untuk
melarang pabrik kertas membuang limbah di sungai yang membahayakan kesehatan
masyarakat di sekitar pabrik tersebut.

8.2. Masyarakat pasar atau sektor bisnis bergerak di ruang publik melalui urusan
transaksi jual-beli barang dan jasa secara spontan, namun "fair" demi keuntungan
baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat pada umumnya.

8.3. Sedangkan masyarakat warga berinteraksi di ruang publik atas dasar
saling-percaya dan tata perilaku sosial yang diandaikan diterima dan dihormati
oleh semua pihak. Rasa aman orang berjalan di jalan umum tanpa khawatir ditabrak
kendaraan, rasa nyaman dalam beribadat, spontanitas warga untuk menanam pohon
bagi penghijauan, untuk memasang lampu penerang di depan rumah, merupakan tanda
ada dan berfungsinya sebuah komunitas warga.

9. Ketiga poros yang mengelola ruang publik ini bersifat hakiki tetapi sekaligus
juga rawan. Di dalam sejarah bangsa kita, ternyata ketiga poros kekuatan
penyelenggara ruang publik ini dibiarkan bergerak, hampir tanpa aturan. Padahal
kalau tidak ada keadilan, sebenarnya hukum tidak bisa ada. Pengurusan atau
pengelolaan ketiga unsur ini tampak secara berkepanjangan diserahkan pada
mekanisme pasar bebas yang tanpa etika. Kesemrawutan interaksi di ruang publik
ini makin runyam karena dipicu oleh kekuatan tekno-kapital yang menguasai media
massa. Sementara itu tidak ada strategi kebudayaan yang memperkuat modal sosial
masyarakat yang dapat menciptakan keseimbangan dalam interaksi pengelolaan ruang
publik. Bukannya masing-masing poros menjalankan fungsi kontrol terhadap yang
lain, sebaliknya terjadilah kolusi antara badan-badan publik dengan sektor
bisnis. Lagi dan lagi mereka yang menjadi korban tidak lain adalah
komunitas-komunitas warga atau masyarakat pada umumnya.

10. Keseimbangan lewat fungsi kontrol silang antara tiga poros kekuatan
pengelola ruang publik di atas merupakan prasyarat bagi kehadiran dan
pertumbuhan keadaban publik. Keadaban publik inilah yang seharusnya menjadi
cakrawala yang menarik bangsa kita ke depan, menjadi watak baru bangsa
Indonesia. Keadaban publik perlu mempengaruhi dan mengontrol perilaku kekuasaan
yang diserahkan masyarakat pada negara dan badan-badan publiknya, mengatur dan
mengawasi pasar dan komunitas bisnisnya, dan menjadi jiwa yang menghidupi
masyarakat warga dan komunitas-komunitasnya. Keadaban publik harus menjadi
habitus bangsa ini, sebagai gugus insting, baik individual maupun kolektif, yang
membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, cara
mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau kelompok.

11. Kerusakan keadaban publik tidak hanya disebabkan oleh kekuatan-kekuatan
merusak yang tumbuh subur di dalam negeri ini. Kekuatan-kekuatan global
berpengaruh besar. Salah satu akibat buruk globalisasi adalah goncang, kabur
atau bahkan hilangnya nilai-nilai tradisi yang sebelumnya diyakini sebagai
pegangan hidup yang luhur dan meyakinkan. Akibat lainnya adalah membanjirnya
informasi yang tidak selalu jelas mutunya namun berdaya manipulatif. Arus deras
informasi ini menyergap pribadi, menyerang keluarga, menggilas komunitas dan
masyarakat umum di saat-saat mereka santai, melalui bujukan-bujukan halus dan
menghibur untuk membeli produk-produk dan gaya hidup. Tidak mudah lagi
membedakan mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah, mana yang perlu mana yang sekedar mendatangkan kesenangan. Masalahnya ialah berbagai informasi ini dapat dengan mudah berperan sebagai kekuatan yang membentuk
pendapat umum yang seolah-olah benar dan baik. Dengan cara itu penjajahan media
atas kemanusiaan dengan mudah akan semakin mencengkeram.

MENATAP KE DEPAN MEWARTAKAN PENGHARAPAN

12. Keadaan yang digambarkan di atas menimbulkan pertanyaan bagaimana hidup
beriman harus diungkapkan dan diwujudkan dalam kenyataan hidup seperti ini.
Banyak jawaban yang bisa diberikan. Diharapkan agar orang beriman memahami dan
ikut merasakan keadaan jiwa para korban sebagai salah satu awal proses
pertobatan [7] . Jawaban lain yang sering muncul dalam pembicaraan ialah
menjadikan Gereja sebagai komunitas murid-murid Tuhan yang berharap. Pilihan
untuk menjadikan diri komunitas murid-murid Tuhan yang berharap ini sudah
diambil oleh KWI dalam Surat Gembala Prapaskah 1997 yang berjudul "Keprihatinan
dan Harapan". Pilihan dipertegas lagi dalam dua Surat Gembala KWI berikutnya.
Ketika keadaan di negeri ini tampaknya menjanjikan, pada tahun 1999 KWI
mengeluarkan Surat Gembala Paskah yang berjudul "Bangkit Dan Tegak Dalam
Pengharapan". Dan ketika keadaan negeri ternyata menjadi semakin tidak menentu,
KWI mengeluarkan Surat Gembala Paskah 2001 dengan judul "Tekun Dan Bertahan
Dalam Pengharapan". Pengharapan ini pulalah yang ingin dikumandangkan lewat
Pesan Natal 2004 bertemakan "Allah Sumber Pengharapan Dunia".

13. Harapan bukanlah sekedar optimisme yang dilandaskan pada ideologi yang
seringkali mengklaim mampu memecahkan atau memberi jalan keluar untuk segala
masalah [8] . Harapan dilandaskan pada keyakinan iman yang teguh bahwa "Ia yang
memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada
akhirnya pada hari Kristus Yesus" (Flp 1:6). Dengan kata lain, berharap berarti
hidup berdasarkan janji Allah. Gereja hidup dalam tegangan antara janji dan
pemenuhan janji. Itulah yang terungkap dalam seluruh Kitab Suci. Kitab Suci
dibuka dengan kisah penciptaan yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah baik
(Bdk. Kej 1:4.10.12.17.21.25), bahkan amat baik adanya (Bdk. Kej 1:31). Memang
benar, kisah penciptaan ini langsung disusul dengan kejatuhan manusia yang
pertama (Bdk. Kej 3) dan kejatuhan-kejatuhan yang lain : persaingan budaya dan
iri hati yang berkembang menjadi kebencian dan bermuara pada pembunuhan sesama
saudara (Bdk. Kej 4:1-14), kejahatan manusia yang mengakibatkan hancurnya alam
ciptaan (Bdk. Kej 6-7), dan kesombongan yang mencerai-beraikan umat manusia
(Bdk. Kej 11). Tetapi kejatuhan itu setiap kali disusul dengan janji baru ( Bdk.
Kej 4:15;9; 12:1-3). Dan akhirnya seluruh sejarah penyelamatan ditutup dengan
kepastian harapan akan masa depan yang baru, "langit baru bumi baru", ciptaan
yang dipulihkan kembali pada kepenuhan sejarah (Bdk Why 21:1-4). Harapan
dilandaskan pada keyakinan iman bahwa Tuhan mengarahkan umat manusia dan seluruh
ciptaan menjadi "kerajaan yang berpedoman kebenaran dan kehidupan, kerajaan yang
memancarkan kesucian dan rahmat, kerajaan yang berlimpahkan keadilan, cinta
kasih dan damai" [9]. Berlandaskan harapan kristiani seperti ini, Gereja
Indonesia perlu terus-menerus membaca tanda-tanda zaman, menganalisa
kekuatan-kekuatan merusak yang meng-asingkan dunia dan umat manusia dari
kekuatan kasih Allah sambil menawarkan pemikiran dan tindakan kreatif serta cara
hidup alternatif sebagai wujud hidup berpengharapan.

GEREJA YANG TERUS-MENERUS BERTOBAT

14. Gereja Indonesia dengan rendah hati dan tulus mengakui bahwa dia telah ikut
mengambil bagian dan tidak bisa melepaskan tanggungjawab dalam rusaknya keadaban
publik ini. Dengan kesadaran itu Gereja bertekad mau mengambil bagian, bersama
semua orang yang berkehendak baik, dalam mengobati luka-luka dan membangun
keadaban yang baru. Gereja perlu terus-menerus bertobat dan juga mengajak semua
orang untuk terus-menerus bertobat. Bertobat berarti mengubah sikap dan hati,
menentukan arah dasar hidup serta menata ulang mentalitas. Proses pertobatan
membawa orang dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dengan pengertian
seperti ini Gereja dapat membawa reformasi rohani yang amat diperlukan untuk
berhasilnya reformasi nilai dan selanjutnya reformasi politik. Dalam situasi
ideal, Gereja dapat memelopori reformasi rohani sedangkan budaya mendorong
reformasi nilai. Sementara itu warga-negara membangun reformasi politik. Gereja
yang terus-menerus bertobat dapat menjiwai, mengarahkan dan mendorong manusia
dari dalam. Dalam hal ini orang yang memerankan sama, dengan identitas yang
berbeda-beda, yaitu orang beriman, orang yang berbudaya, dan warga negara [10].

MEMBANGUN BUDAYA BARU

15. Berharap berarti mengembangkan pemikiran, tindakan kreatif, serta cara hidup
alternatif. Salah satu usaha yang perlu ditempuh adalah mencari dan menemukan
budaya baru yang merupakan budaya alternatif atau budaya tandingan. Maksud
budaya alternatif adalah suatu pola pandang dan perilaku yang menjadi tandingan
terhadap pola pandang dan perilaku yang berlaku umum dalam masyarakat. Dengan
membangun dan mengembangkan budaya alternatif, akar-akar yang menyebabkan
korupsi, kerusakan lingkungan, kekerasan dan penyelewengan kekuasaan diharapkan
dapat diatasi. Sejalan dengannya, secara bertahap keadaban publik terbangun dan
kesejahteraan umum terwujud.

16. Dengan demikian peran budaya alternatif atau budaya tandingan adalah menjadi
kekuatan yang berasal dari dalam yang menggerakkan orang untuk memilih dan
mengembangkan pola pandang dan perilaku yang baru yang sesuai dengan cara-cara
yang memungkinkan orang mencapai kesejahteraan umum. Selain itu, dengan budaya
alternatif orang dicegah untuk tidak terjebak dalam pembusukan, yang akhirnya
mematikan hati nurani. Kematian hati nurani adalah akar dari segala kehancuran,
dan tanpa hati nurani, kesejahteraan umum tidak akan pernah menjadi kenyataan.
Selain itu, budaya alternatif mau menata ulang kehidupan bersama dengan
membongkar pola pikir dan perilaku yang berlawanan dengan martabat luhur manusia
beriman.

17. Salah satu sumber kekuatan untuk membangun budaya alternatif dapat kita
temukan dalam diri Yesus sendiri. Selanjutnya Yesus memanggil murid-murid-Nya,
terutama kelompok duabelas murid, untuk menghayati pola hidup alternatif seperti
terungkap dalam Sabda Bahagia dan Khotbah di Bukit (Mat 5-7) : di mana ada
nafsu untuk memiliki dan ketakutan untuk memberi serta berkorban, Yesus
menyerukan semangat kemiskinan di hadapan Allah; di mana ada kecenderungan untuk
menggunakan kekerasan dan kekuatan apabila hak-hak dilanggar, Yesus menawarkan
kelembutan dalam perjuangan dan peng-harapan pada Allah yang memperhatikan
jeritan penderitaan orang-orang lemah; di mana ada ketakutan menghadapi
kekuasaan yang sewenang-wenang, Yesus menjamin kebahagiaan bagi orang yang tidak
takut dicela dan dianiaya dalam memperjuangkan kebenaran (bdk Mat 5:3.5.10-12);
di mana agama dilaksanakan secara lahiriah dan setengah-setengah, Yesus
menantang kita untuk mengembangkan komitmen iman yang radikal ( bdk Mat
5:17-48). Kekuatan lain untuk membangun budaya alternatif dapat kita timba dari
kehidupan umat perdana. Mereka menjelmakan nilai-nilai alternatif dalam
kehidupan bersama, sehingga "mereka disukai semua orang" (Kis 2:47; bdk Kis
4:32-35).

18. Bersumber pada inspirasi iman itu, Gereja dapat mengembangkan budaya
alternatif dalam lingkup tiga poros kekuatan yang sama-sama mengelola ruang
publik :

18.1. Ketika masyarakat ditawari praksis "yang kuat yang menang", Gereja perlu
memper-lihatkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa "yang kecil, lemah, miskin
dan tersingkir harus didahulukan". Gereja perlu terus-menerus, tanpa mengenal
lelah, menyuarakan bahwa hukum yang adil harus berlaku untuk semua, dan tidak
boleh memihak pada kelompok tertentu. Inilah salah satu unsur terpenting
penegakan hukum. Untuk itu struktur hukum ha-rus melindungi kepentingan orang
kecil, lemah, miskin dan tersingkir, melalui kebijakan-kebijakan publik.

18.2. Ketika warga masyarakat seakan-akan digiring untuk menyembah uang, Gereja
perlu bersaksi dengan mewartakan Allah yang bersetiakawan, penuh kasih dan
kerahiman. Gereja sendiri perlu memainkan perannya sebagai komunitas yang
transparan dan akuntabel, di mana uang tidak dipakai untuk kepentingan sendiri
tetapi digunakan dalam fungsi sosialnya, yakni untuk melaksanakan secara gesit
dan tangkas solidaritas kemanusiaan.

18.3. Ketika masyarakat dikondisikan untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan
segala cara, Gereja perlu mengembangkan dalam dirinya sendiri budaya damai
(dialog, kerjasama, musyawarah, saling menghormati). Gereja harus terbuka,
efektif dan efisien dalam me-ngemban perannya sebagai persekutuan yang
partisipatif, yang mendorong umat terlibat secara proaktif dalam dialog
kemanusiaan demi terwujudnya persaudaraan yang tahan uji.

19. Pilihan untuk membangun dan mengembangkan budaya alternatif bukan pilihan
yang mudah, karena Gereja sendiri rapuh, tidak mudah memperbaharui diri dari
dalam dan Gereja hidup di tengah-tengah masyarakat yang dilanda oleh
kekuatan-kekuatan yang merusak itu. Namun dengan membangun dan mengembangkan
budaya alternatif, Gereja memperlihatkan bahwa masih ada kemungkinan lain yang
dapat dilakukan untuk mengadakan perlawanan terhadap perusakan keadaban publik.
Pengembangan budaya alternatif paling ideal dilakukan melalui pendidikan nilai,
khususnya bagi orang muda. Melalui pendidikan itu, mereka diajak, diberi
kesempatan dan kemungkinan untuk mengalami secara nyata makna kehidupan, kasih
sejati, pengampunan dan nilai-nilai yang lain. Dalam hal ini peranan keluarga
amat menentukan.

MENGAYUNKAN LANGKAH-LANGKAH NYATA

20. Masalah yang kita hadapi begitu kompleks. Gereja Indonesia ingin ikut
terlibat dalam membangun masa depan baru yang diletakkan di atas dasar
sendi-sendi tata susila kema-syarakatan, yaitu kebenaran dan keadilan, cinta
kasih dan kebebasan [11]. Dengan demikian diharapkan semakin terjaminlah
kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Perlulah dicari dan ditemukan jalan
dan cara yang bisa ditempuh sebagai wujud keterlibatan itu.

21. Dalam pembicaraan-pembicaraan bersama, para Uskup mengungkapkan pentingnya
keteladanan dan mengusulkan hal-hal yang amat konkret sebagai berikut:

21.1. Gereja ingin menjadi sahabat bagi semua kalangan; mendengar dengan hati
dan jiwa para penderita, korban, kaum tergusur dan mendoakan mereka;
mengupayakan rasa kesenasiban dan keberpihakan kepada para penderita; mengadakan
pertemuan-pertemuan untuk membagi keprihatinan dan membangun nilai; menyediakan
sarana atau kesempatan untuk temu persaudaraan yang mengatasi berbagai macam
sekat sosial.

21.2. Dalam kehadiran dan pelayanannya Gereja ingin mengembangkan modal-modal
sosial yang amat bernilai seperti: kekayaan budaya nasional sebagaimana
tercantum dalam pem-bukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai keadilan
sosial bagi seluruh bangsa, solidaritas, kesejahteraan umum, cinta damai - hal
yang juga dapat digali dari kekayaan bu-daya setempat; kerelaan membantu
saudara-saudari yang berkesusahan karena tertimpa bencana.

21.3. Gereja mau ikut serta dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan masyarakat akar
rumput seperti gerakan pelestarian lingkungan, pertanian organik, pengembangan
ekonomi ke-rakyatan misalnya melalui credit union.



21.4. Gereja ingin mendorong umat yang mampu dalam bidangnya untuk masuk ke
dalam jejaring yang sudah terbangun misalnya penggerak swadaya masyarakat,
gerakan-gerakan masyarakat yang mencermati kinerja pemerintahan dan
lembaga-lembaga negara lainnya.

21.5. Gereja merasa wajib untuk memberi perhatian khusus pada pelayanan
pendidikan, misalnya dengan mempelajari kemungkinan model pendidikan alternatif,
pendidikan media dan budaya baca-tulis yang mengembangkan daya kritis.

21.6. Gereja menyadari bahwa usaha pembaharuan mesti mulai dari diri sendiri.
Untuk mendukung gerakan pemberantasan korupsi, Gereja ingin memberi perhatian
pada pembinaan administrasi dan disiplin yang bersih di dalam lembaga-lembaga
gerejani sendiri terlebih dulu.

21.7. Sementara itu prakarsa-prakarsa lain harus ditemukan dalam pencarian
bersama, sesuai dengan konteks masyarakat tempat Gereja hadir dan melayani.
Usaha pencarian bersama itu bisa dilakukan dalam berbagai komunitas basis, yang
terus-menerus perlu mengembangkan diri dan merupakan tempat yang subur bagi
terjadinya penegasan bersama. Komunitas-komunitas basis, khususnya Komunitas
Basis Gerejani, yang mau ditumbuh-kembangkan sesuai amanat Sidang Agung Gereja
Katolik Indonesia 2000, hendaknya menjadi komunitas-komunitas yang menghayati
budaya hidup alternatif seperti telah diteladankan oleh umat perdana.

PENUTUP

22. Demikianlah butir-butir pemikiran yang berkembang dalam Sidang KWI 1-11
November 2004. Semoga butir-butir ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran
bersama dalam rangka melibatkan diri dalam gerakan untuk melawan perusakan
keadaban publik dan berperan serta dalam membangunnya kembali menjadi habitus
baru bangsa kita.


Jakarta 11 November 2004



Kardinal Julius Darmaatmadja, S.J.

K e t u a
Uskup Agung Ignatius Suharyo
Sekretaris Jenderal



CATATAN AKHIR :

[1] Yang dimaksud dengan habitus adalah gugus insting, baik individual maupun
kolektif, yang membentuk cara merasa, cara berpikir, cara melihat, cara
memahami, cara mendekati, cara bertindak dan cara berelasi seseorang atau
kelompok. Kadang-kadang kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi
watak. Sementara itu kata watak juga menterjemahkan kata karakter yang berarti
keseluruhan keadaan dan cara bertindak terhadap suatu rangsangan. Watak terus
berkembang dalam masa kehidupan seseorang. Watak berkaitan erat dengan fungsi
saraf pusat. Watak juga dipengaruhi oleh faktor eksogen, seperti lingkungan,
pengalaman dan pendidikan. Lihat Dr. Hubertus Kasan Hidayat, DSJ, Gangguan
Kepribadian Dan Perilaku Masa Dewasa. Catatan Kuliah Ilmu Kedokteran Jiwa,
Jakarta 1998, hlm 1.

[2] Konferensi Waligereja Indonesia, Keprihatinan dan Harapan, Jakarta, 1997

[3] Id., Tekun Dan Bertahan Dalam Pengharapan, Jakarta, 2001, no. 3

[4] Id., Keadilan Sosial Bagi Semua, Jakarta, 2003, no. 5

[5] Transparency Internasional, adalah organisasi non-pemerintah internasional
untuk pemberantasan korupsi, dan mempersatukan masyarakat warga, bisnis dan
pemerintah-pemerintah dalam koalisi global yang amat kuat. Lembaga ini berpusat
di Berlin, Jerman.

[6] Bdk. Ikrar Nusa Bhakti, (ed.), Militer Dan Politik Kekerasan Ordo Baru.
Hasil Penelitian Tim LIPI, Jakarta, 2001

[7] Baca misalnya Mzm 12;52;55;58;82

[8] Bdk Paus Paulus VI, Ensiklik Octogesima Adveniens, 14 Mei 1971, no. 26-35

[9] Prefasi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam; bdk. Konsili Vatikan II,
Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Di Dunia Dewasa Ini, no 39

[10] Bdk John Prior, SVD, "Menemukan Kembali Landasan Moral Masyarakat Majemuk",
dlm Etos Dan Moralitas Politik: Seni Pengabdian Untuk Kesejahteraan Umnum,
Yogyakarta, 2004, hlm 164-165.

[11] Bdk Paus Yohanes XXIII, Ensiklik Pacem In Terris, 11 April 1963, no 36-37